Jakarta, 10 Mei 2026 – Wakil Menteri Sosial menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dalam proses pengadaan program Sekolah Rakyat yang tengah disiapkan pemerintah di berbagai daerah. Transparansi dinilai menjadi kunci utama agar pelaksanaan program berjalan akuntabel dan mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat.
Menurutnya, seluruh proses mulai dari perencanaan pembangunan, pengadaan fasilitas pendidikan, hingga distribusi kebutuhan pendukung harus dapat diakses secara jelas oleh publik. Pemerintah ingin memastikan tidak ada ruang bagi praktik yang dapat merugikan negara maupun masyarakat penerima manfaat program tersebut.
Program Sekolah Rakyat sendiri dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama di wilayah dengan tingkat kesenjangan pendidikan yang masih tinggi. Karena itu, pengelolaan anggaran dan pengadaan barang maupun jasa di dalamnya disebut harus dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan yang berlaku.
Wamensos juga meminta seluruh pihak yang terlibat, baik pemerintah daerah maupun mitra pelaksana, untuk menjaga integritas selama proses pengadaan berlangsung. Ia menilai pengawasan publik justru dapat membantu memperkuat kualitas program dan memastikan bantuan pendidikan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, pemerintah akan mendorong penggunaan sistem digital dalam proses administrasi dan pelaporan pengadaan agar lebih mudah dipantau. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pendidikan berskala nasional itu.
Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu fokus pemerintah dalam upaya pemerataan pendidikan dan pengentasan kemiskinan jangka panjang. Dengan keterbukaan informasi yang lebih baik, pemerintah berharap masyarakat dapat ikut mengawasi sekaligus mendukung keberhasilan program tersebut di masa mendatang.






