newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 10 September 2026 – Ketegangan antara Filipina dan China terkait sengketa Laut China Selatan kembali meningkat setelah pejabat kedua negara saling melontarkan pernyataan keras. Perselisihan terbaru bermula ketika Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro Jr. berbicara dalam Seoul Defense Dialogue di Korea Selatan, Selasa (8/9). Di tengah sesi diskusi, Teodoro menerima secarik pesan yang disebut berisi penjelasan mengenai posisi China terhadap putusan arbitrase Laut China Selatan. Teodoro kemudian membacakan isi pesan tersebut di hadapan peserta forum sekaligus memberikan tanggapan secara terbuka. Insiden itu segera menarik perhatian karena memperlihatkan perbedaan tajam antara Manila dan Beijing mengenai dasar hukum klaim maritim di kawasan tersebut.
Dalam pesan yang diterima Teodoro, posisi China terhadap arbitrase Laut China Selatan disebut tetap jelas, konsisten, dan tegas. Pesan tersebut menyatakan proses arbitrase bertentangan dengan prinsip dasar hukum internasional serta menegaskan Beijing tidak menerima ataupun mengakui putusan yang dihasilkan. Teodoro langsung menanggapi setiap bagian dari pesan itu dan mempertanyakan sikap China terhadap Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Ketika membacakan bagian yang menyebut China tidak akan menerima maupun mengakui putusan arbitrase, Teodoro menyindir bahwa sikap tersebut muncul karena Beijing kalah dalam perkara itu. Ia juga mempertanyakan cara pesan tersebut disampaikan ketika dirinya sedang berbicara di sebuah forum internasional.
Teodoro kemudian menggunakan pernyataan yang lebih keras dengan menyebut tindakan tersebut sebagai contoh tekanan, perundungan, dan agresi yang menurutnya dihadapi Filipina. Ia menilai penyampaian pesan di tengah forum tidak hanya menunjukkan sikap terhadap Manila, tetapi juga terhadap hukum internasional serta penyelenggara acara. Menteri Pertahanan Filipina itu bahkan mengatakan akan menyimpan kertas tersebut sebagai pengingat atas peristiwa yang terjadi selama forum di Seoul. Meski demikian, identitas orang yang secara langsung menyerahkan pesan tersebut sempat belum diketahui secara pasti dalam laporan awal. Penyelenggara forum kemudian disebut mengidentifikasi pesan itu berasal dari pihak atase pertahanan Kedutaan Besar China di Seoul.
Beijing tidak tinggal diam setelah pernyataan Teodoro menjadi perhatian publik. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan dirinya tidak mengetahui secara rinci kejadian saat forum tersebut berlangsung, tetapi menegaskan kembali posisi negaranya mengenai arbitrase Laut China Selatan. China berpandangan perkara arbitrase yang diajukan Filipina telah menyimpangkan mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan UNCLOS. Beijing juga tetap menyatakan tidak menerima dan tidak mengakui putusan arbitrase tersebut. Mao kemudian meminta pihak-pihak tertentu di Filipina menghentikan tindakan yang menurut Beijing mencari perhatian dan memicu persoalan. China juga meminta agar hubungan bilateral kedua negara serta stabilitas Laut China Selatan tidak semakin terganggu.
Perdebatan tersebut kembali membawa perhatian pada putusan arbitrase internasional yang dikeluarkan pada 2016 setelah proses yang diajukan Filipina beberapa tahun sebelumnya. Tribunal yang dibentuk berdasarkan UNCLOS menyimpulkan tidak terdapat dasar hukum bagi klaim China atas hak historis terhadap sumber daya di wilayah laut yang berada di dalam garis klaim luasnya. Filipina menjadikan putusan tersebut sebagai salah satu fondasi utama dalam mempertahankan hak maritimnya. China sejak awal menolak berpartisipasi dalam proses arbitrase dan sampai sekarang tidak mengakui hasilnya. Perbedaan mendasar mengenai status putusan tersebut terus menjadi salah satu sumber ketegangan diplomatik antara kedua negara. Manila menegaskan putusan itu mengikat, sementara Beijing mempertahankan pandangan bahwa proses maupun hasil arbitrase tersebut tidak sah.
Ketegangan tidak hanya berlangsung melalui pernyataan diplomatik karena kapal China dan Filipina beberapa kali terlibat insiden di perairan yang disengketakan. Kedua negara kerap memberikan versi berbeda mengenai penyebab konfrontasi yang terjadi di laut. Dalam salah satu insiden pada Juli 2026, militer Filipina menuduh personel Penjaga Pantai China melukai seorang pelaut Filipina di salah satu kawasan sengketa. Manila menyatakan personel China memukul pelaut tersebut menggunakan benda berbahan kayu dan merusak kapal yang digunakannya. China memberikan penjelasan berbeda dengan menyatakan perahu karet dari kapal Filipina yang berada secara ilegal di kawasan itu telah menabrak kapal China. Perbedaan versi tersebut menunjukkan sulitnya meredakan ketegangan ketika masing-masing negara mempertahankan klaim dan interpretasi sendiri terhadap kejadian di lapangan.
Di tengah ketegangan tersebut, Filipina terus memperkuat hubungan pertahanannya dengan sejumlah negara mitra. Kerja sama militer Manila dengan Amerika Serikat berkembang melalui latihan bersama dan peningkatan akses pasukan AS terhadap fasilitas militer Filipina. Pemerintah Filipina juga memperluas hubungan keamanan dengan Kanada, Selandia Baru, Prancis, Inggris, dan sejumlah negara lainnya. Teodoro sebelumnya menyatakan kekhawatiran mengenai meningkatnya pengaruh China di kawasan Indo-Pasifik dan menilai perubahan dinamika keamanan regional perlu diperhatikan secara serius. Beijing pada sisi lain menyatakan tetap berkomitmen menjaga perdamaian dan stabilitas Asia-Pasifik serta menolak anggapan bahwa kebijakannya bertujuan mendorong konfrontasi antarkekuatan besar. Perbedaan persepsi keamanan tersebut ikut membuat persoalan Laut China Selatan semakin terkait dengan persaingan geopolitik yang lebih luas.
Pemerintah Filipina menegaskan akan tetap menggunakan pendekatan hukum dan diplomasi dalam mempertahankan posisinya. Menteri Luar Negeri Filipina Ma. Theresa Lazaro mengatakan Manila akan menghadapi klaim maupun tindakan di Laut Filipina Barat dengan kejelasan hukum yang berlandaskan UNCLOS serta putusan arbitrase 2016. Filipina menyatakan tidak menginginkan konfrontasi maupun eskalasi, tetapi pada saat bersamaan tidak akan mengabaikan hak berdaulat dan yurisdiksi yang diyakininya berdasarkan hukum internasional. Manila juga tetap membuka kemungkinan dialog konstruktif dengan Beijing sepanjang dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan kedaulatan dan kepentingan bersama. Pendekatan tersebut menunjukkan Filipina berusaha menjalankan jalur diplomasi sambil mempertahankan posisi hukumnya dalam sengketa maritim.
Laut China Selatan memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu jalur perdagangan maritim tersibuk di dunia dengan nilai perdagangan mencapai triliunan dolar AS setiap tahun. Selain Filipina dan China, klaim wilayah di kawasan tersebut juga melibatkan Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan dengan cakupan yang berbeda-beda. Perairan tersebut mempunyai kepentingan ekonomi besar karena menjadi jalur pelayaran internasional sekaligus memiliki potensi sumber daya perikanan dan energi. Karena itu, setiap peningkatan ketegangan antara negara-negara yang bersengketa dapat menimbulkan perhatian lebih luas dari kawasan maupun komunitas internasional. Stabilitas dan kebebasan navigasi menjadi kepentingan penting bagi banyak negara meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam klaim teritorial.
Insiden di Seoul memperlihatkan bahwa perbedaan antara Filipina dan China belum menunjukkan tanda akan segera terselesaikan. Manila terus menggunakan putusan arbitrase 2016 sebagai pijakan hukum, sedangkan Beijing mempertahankan penolakannya dan mendorong penyelesaian sengketa melalui dialog serta konsultasi langsung dengan pihak terkait. Pernyataan keras Teodoro dan tanggapan Mao Ning sekaligus memperlihatkan bahwa ketegangan kini tidak hanya terjadi melalui pergerakan kapal di laut, tetapi juga dalam forum diplomatik internasional. Kedua negara masih memiliki hubungan ekonomi dan saluran komunikasi yang membuat dialog tetap memungkinkan, namun sengketa wilayah menjadi persoalan yang terus membebani hubungan bilateral. Kemampuan Manila dan Beijing mengelola perbedaan tanpa meningkatkan konfrontasi akan menjadi salah satu faktor penting bagi stabilitas Laut China Selatan dalam periode mendatang.
