newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 11 November 2026 – Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Langkah ini berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran yang menjadi perhatian sejumlah anggota parlemen.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan bahwa dokumen pengajuan telah diterima untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Jumlah 120 pengusul telah melampaui persyaratan minimal 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi. Meski demikian, pengajuan tersebut belum berarti DPR secara kelembagaan menyetujui pemakzulan Gibran.
Berdasarkan data yang diterima pimpinan DPR, dukungan terbanyak berasal dari PKS dengan 28 anggota dan NasDem sebanyak 19 anggota. PKB dan Demokrat masing-masing menyumbangkan 18 anggota, disusul PDI Perjuangan sebanyak 14 anggota. Sementara itu, Golkar dan Gerindra masing-masing memiliki 11 pengusul, sedangkan PAN satu anggota.
Para pengusul mengaitkan HMP dengan polemik ijazah dan persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Mereka menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional. Namun, dugaan yang disampaikan masih memerlukan pembahasan dan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum.
Pimpinan DPR menyatakan usulan HMP akan diteruskan melalui rapat pimpinan dan Badan Musyawarah. Pembahasan awal dijadwalkan masuk agenda rapat paripurna pada Kamis, 12 November 2026. Forum tersebut menjadi tahapan berikutnya untuk menentukan proses penggunaan hak anggota DPR.
Secara konstitusional, pemakzulan wakil presiden tidak dapat dilakukan hanya melalui pengumpulan tanda tangan. DPR harus memenuhi ketentuan persetujuan dalam rapat paripurna sebelum mengajukan pendapatnya kepada Mahkamah Konstitusi. Jika dugaan dinyatakan terbukti, proses selanjutnya melibatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Pengajuan HMP oleh 120 legislator menjadi perkembangan penting dalam dinamika politik nasional. Meski memperoleh dukungan dari anggota delapan fraksi, usulan tersebut belum menghasilkan keputusan pemberhentian Gibran. Wakil presiden tetap menjalankan tugasnya selama belum ada keputusan konstitusional yang sah.
