newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 20 Oktober 2026 – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, menegaskan bahwa pengelolaan mineral kritis harus memberikan manfaat ekonomi yang adil bagi negara-negara berkembang. Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya pemerataan keuntungan dari pemanfaatan sumber daya mineral yang semakin dibutuhkan dalam perkembangan teknologi dan transisi energi global. Negara berkembang yang memiliki cadangan mineral strategis diharapkan tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah bagi industri internasional. Pengelolaan sumber daya tersebut perlu diarahkan untuk menciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prinsip keadilan menjadi perhatian penting dalam membangun sistem perdagangan mineral yang lebih berkelanjutan.
Mineral kritis memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan teknologi modern, termasuk kendaraan listrik, baterai, energi terbarukan, dan berbagai perangkat elektronik. Komoditas seperti nikel, litium, kobalt, tembaga, dan unsur tanah jarang menjadi bagian penting dalam rantai pasok industri global. Meningkatnya kebutuhan terhadap teknologi rendah emisi turut mendorong permintaan mineral tersebut di berbagai negara. Namun, besarnya permintaan tidak selalu menjamin bahwa negara penghasil memperoleh manfaat ekonomi yang sebanding. Kondisi ini menjadi salah satu alasan pentingnya penguatan tata kelola mineral kritis di tingkat internasional.
Guterres menekankan bahwa negara berkembang perlu memperoleh kesempatan lebih besar untuk berpartisipasi dalam rantai nilai industri mineral kritis. Selama ini, sejumlah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam masih menghadapi keterbatasan teknologi, pembiayaan, dan kemampuan pengolahan mineral. Akibatnya, sebagian nilai ekonomi yang lebih tinggi dapat dinikmati oleh negara atau perusahaan yang memiliki fasilitas pengolahan dan teknologi maju. Pengembangan industri pengolahan di negara penghasil menjadi salah satu langkah untuk meningkatkan manfaat ekonomi dari sumber daya tersebut. Kerja sama internasional diperlukan agar transfer teknologi dan peningkatan kapasitas industri dapat berjalan secara lebih merata.
Selain aspek ekonomi, pengelolaan mineral kritis juga harus memperhatikan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Kegiatan eksplorasi, penambangan, dan pengolahan mineral dapat menimbulkan dampak terhadap ekosistem apabila tidak dilakukan dengan standar yang memadai. Pemerintah dan perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan kegiatan industri berjalan sesuai ketentuan lingkungan serta keselamatan kerja. Masyarakat setempat juga perlu memperoleh manfaat yang nyata melalui kesempatan kerja, pembangunan fasilitas publik, dan pengembangan ekonomi lokal. Pendekatan tersebut diperlukan agar pertumbuhan industri mineral tidak menimbulkan ketimpangan sosial yang semakin besar.
Bagi Indonesia, pembahasan mengenai mineral kritis memiliki relevansi karena besarnya potensi sumber daya mineral yang dimiliki. Indonesia merupakan salah satu produsen utama nikel yang digunakan dalam berbagai kebutuhan industri, termasuk sejumlah jenis baterai kendaraan listrik. Pemerintah terus mendorong pengembangan industri hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah mineral sebelum dipasarkan. Kebijakan tersebut diarahkan agar kegiatan pengolahan dan pengembangan industri dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Namun, keberhasilan hilirisasi tetap membutuhkan dukungan teknologi, investasi, tenaga kerja terampil, dan pengawasan lingkungan yang konsisten.
Penguatan kerja sama antara negara maju dan negara berkembang menjadi salah satu aspek penting dalam menciptakan perdagangan mineral kritis yang lebih adil. Negara yang memiliki kemampuan teknologi dan pembiayaan dapat berperan dalam mendukung pembangunan industri pengolahan di wilayah penghasil mineral. Sementara itu, negara berkembang perlu memperkuat kebijakan untuk memastikan investasi memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian domestik. Kesepakatan perdagangan yang transparan juga diperlukan untuk mengurangi risiko ketimpangan dalam pembagian keuntungan. Melalui kerja sama yang seimbang, pengembangan rantai pasok mineral kritis diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
PBB juga menempatkan pembangunan berkelanjutan sebagai landasan penting dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemanfaatan mineral kritis untuk mendukung transisi energi perlu dilakukan tanpa mengabaikan dampak sosial dan lingkungan dari proses produksinya. Upaya mengurangi emisi melalui penggunaan teknologi bersih harus disertai pengelolaan pertambangan yang bertanggung jawab. Pengawasan terhadap praktik industri, keterbukaan informasi, dan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sektor tersebut. Dengan demikian, manfaat transisi energi diharapkan tidak hanya dirasakan oleh negara pengguna teknologi, tetapi juga oleh masyarakat di negara penghasil mineral.
Penegasan Antonio Guterres mengenai pentingnya manfaat mineral kritis bagi negara berkembang menjadi pengingat bahwa transisi energi global membutuhkan prinsip keadilan ekonomi. Negara pemilik sumber daya mineral perlu memperoleh kesempatan untuk mengembangkan industri, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat. Kerja sama internasional yang lebih seimbang dapat membantu mengurangi kesenjangan kemampuan industri antara negara maju dan berkembang. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pengelolaan mineral dilakukan secara transparan serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Melalui pendekatan tersebut, mineral kritis diharapkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat lebih luas bagi pembangunan dunia.
