Jakarta, 7 Mei 2026 – Presiden Prabowo Subianto disebut meminta dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap potensi celah korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut mendapat dukungan dari politisi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, yang menilai kepala negara menunjukkan keseriusan dalam menjaga program strategis nasional tetap bersih dari penyimpangan.
Menurut Irma, instruksi Presiden mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan anggaran negara digunakan secara tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu. Ia menegaskan program yang menyangkut kebutuhan masyarakat luas harus diawasi secara ketat sejak awal pelaksanaan.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar. Karena melibatkan anggaran besar dan distribusi luas, program tersebut dinilai memiliki risiko penyimpangan apabila pengawasan tidak dilakukan secara maksimal.
Irma menyebut langkah antisipasi sejak dini sangat penting agar potensi praktik korupsi dapat dicegah sebelum terjadi. Ia juga mendorong seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah menjalankan program secara transparan dan akuntabel.
Pemerintah disebut tengah menyiapkan sistem pengawasan berlapis untuk memastikan proses pengadaan, distribusi, dan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan. Selain pengawasan internal, keterlibatan aparat penegak hukum dan lembaga audit juga dinilai penting dalam menjaga integritas program.
Pengamat kebijakan publik menilai program berskala nasional seperti MBG memang memerlukan sistem kontrol yang kuat karena melibatkan rantai distribusi panjang dan banyak pihak. Tanpa pengawasan yang baik, potensi kebocoran anggaran dan penyimpangan administratif dinilai cukup besar.
Di sisi lain, masyarakat berharap program tersebut benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi penerima, terutama dalam mendukung kesehatan dan kualitas pendidikan anak-anak di berbagai daerah.
Irma juga mengingatkan bahwa keberhasilan program pemerintah bukan hanya diukur dari besarnya anggaran yang disalurkan, tetapi dari dampak langsung yang dirasakan masyarakat. Karena itu, pengawasan terhadap kualitas pelaksanaan dinilai sama pentingnya dengan pengawasan keuangan.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola program strategis nasional agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan bebas dari praktik korupsi.








