newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 12 November 2026 – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana mengirimkan surat kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk meminta percepatan penanganan turap Kali Pesanggrahan yang membutuhkan perbaikan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperkuat infrastruktur pengendalian banjir, terutama pada kawasan permukiman yang berada di sekitar aliran sungai. Kondisi turap yang mengalami kerusakan dapat meningkatkan risiko pengikisan tanah, gangguan kestabilan bantaran, serta potensi luapan air ketika debit sungai meningkat. Pramono menilai koordinasi dengan pemerintah pusat diperlukan agar penanganan infrastruktur sungai dapat dilakukan secara menyeluruh sesuai pembagian kewenangan. Rencana pengiriman surat tersebut sekaligus menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap keselamatan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir.
Kali Pesanggrahan merupakan salah satu aliran sungai yang memiliki peranan penting dalam sistem drainase dan pengendalian banjir di wilayah Jakarta serta daerah penyangganya. Sungai ini melintasi sejumlah kawasan permukiman padat yang memiliki tingkat kerentanan berbeda terhadap kenaikan muka air. Ketika curah hujan meningkat, aliran air dari wilayah hulu dapat menambah tekanan terhadap struktur penahan tanah di sepanjang bantaran sungai. Apabila turap mengalami keretakan, pergeseran, atau penurunan kekuatan konstruksi, kondisi tersebut berpotensi memperbesar risiko kerusakan lingkungan di sekitarnya. Karena itu, pemeriksaan terhadap struktur turap dan kondisi aliran sungai menjadi bagian penting dalam menentukan kebutuhan perbaikan.
Rencana Pramono menyurati kementerian terkait juga berkaitan dengan pembagian tanggung jawab pengelolaan sungai antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penanganan sungai yang termasuk dalam kewenangan pemerintah pusat memerlukan koordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya air. Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kepentingan langsung dalam memastikan kawasan permukiman dan fasilitas umum yang berada di sekitar aliran sungai tetap terlindungi. Koordinasi tersebut diperlukan agar perencanaan teknis, kebutuhan anggaran, serta pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan tanpa tumpang tindih kewenangan. Dengan komunikasi yang lebih intensif, pemerintah daerah berharap penanganan kerusakan turap dapat memperoleh perhatian sesuai tingkat urgensinya.
Persoalan kerusakan turap tidak hanya berkaitan dengan pengendalian banjir, tetapi juga keselamatan bangunan dan fasilitas umum yang berada di sekitar bantaran sungai. Struktur penahan tanah memiliki fungsi menjaga kestabilan lereng agar tidak mudah mengalami longsor akibat tekanan air dan pergerakan tanah. Apabila kerusakan dibiarkan dalam jangka panjang, risiko pengikisan dapat meningkat dan berpotensi memengaruhi jalan lingkungan maupun fondasi bangunan yang berdekatan dengan sungai. Kondisi tersebut menjadi semakin penting untuk diperhatikan ketika Jakarta memasuki periode peningkatan curah hujan. Penanganan yang tepat membutuhkan pemeriksaan teknis untuk menentukan apakah turap masih dapat diperkuat atau harus dibangun kembali dengan konstruksi yang lebih sesuai.
Perhatian terhadap infrastruktur sungai juga sejalan dengan langkah Pramono dalam mempercepat penanganan longsor di sejumlah wilayah Jakarta Selatan. Pada 11 November 2026, ia menginstruksikan jajarannya melakukan perbaikan permanen melalui pembangunan turap di kawasan Pejaten Timur dan Kemang setelah terjadi longsor. Pramono menilai penanganan konvensional tidak cukup untuk mengatasi kondisi tanah yang rentan mengalami pergerakan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Ia meminta Dinas Bina Marga berkoordinasi dengan pemerintah wilayah Jakarta Selatan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat. Kebijakan tersebut memperlihatkan pentingnya penguatan konstruksi penahan tanah sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko bencana di kawasan perkotaan.
Selain pembangunan turap, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menjalankan berbagai program normalisasi dan pemeliharaan sungai untuk meningkatkan kapasitas aliran air. Pengerukan sedimentasi, pembersihan saluran, serta perbaikan struktur bantaran menjadi bagian dari pekerjaan yang diperlukan untuk mengurangi potensi genangan. Pada akhir Oktober 2026, Pramono meninjau normalisasi Kali Mampang dan pemeliharaan turap di sejumlah titik sebagai bagian dari persiapan menghadapi musim hujan. Penanganan Kali Pesanggrahan membutuhkan pendekatan serupa dengan mempertimbangkan karakteristik aliran, kondisi tanah, dan kebutuhan perlindungan kawasan permukiman. Kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar perbaikan infrastruktur dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Rencana Pramono mengirimkan surat kepada kementerian terkait menjadi langkah administratif untuk mendorong percepatan pembahasan kebutuhan perbaikan turap Kali Pesanggrahan. Tindak lanjut yang diperlukan mencakup penentuan kewenangan, pemeriksaan kondisi konstruksi, penyusunan rencana teknis, serta pembahasan pembiayaan pekerjaan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan kawasan yang berpotensi terdampak mendapat perhatian selama proses penanganan berlangsung. Kejelasan jadwal dan metode perbaikan akan menjadi bagian penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat yang tinggal di sekitar aliran sungai. Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta, pembenahan turap Kali Pesanggrahan diharapkan dapat memperkuat perlindungan bantaran, mengurangi risiko longsor, serta mendukung upaya pengendalian banjir secara berkelanjutan di Ibu Kota.
