newssportsaz_0q4zf1
Phnom Penh, 29 Agustus 2026 – Pemerintah Kamboja mengumumkan telah melakukan penindakan besar-besaran terhadap jaringan penipuan online di wilayahnya selama lebih dari satu tahun terakhir. Dalam operasi tersebut, aparat menyelidiki 793 lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas scam dan melakukan penggerebekan terhadap 624 lokasi. Hampir 30 ribu tersangka dari 39 kewarganegaraan disebut telah ditahan dalam rangkaian operasi yang berlangsung sejak Juli 2025 hingga 20 Agustus 2026. Pemerintah Kamboja menyatakan langkah tersebut berhasil membongkar pusat-pusat scam berskala besar yang selama ini menjadi bagian dari jaringan kejahatan siber lintas negara.
Penindakan tersebut dilakukan di tengah tekanan internasional terhadap Kamboja untuk memberantas industri scam online yang berkembang di sejumlah wilayahnya. Jaringan kriminal yang beroperasi di negara tersebut diketahui menjalankan berbagai modus penipuan, mulai dari hubungan asmara palsu atau love scam hingga penawaran investasi mata uang kripto. Korbannya tersebar di berbagai negara dan mengalami kerugian dalam jumlah besar. Dalam sejumlah kasus, orang yang bekerja di pusat scam tidak seluruhnya merupakan pelaku yang secara sukarela menjalankan penipuan, tetapi ada pula yang menjadi korban perdagangan manusia dan dipaksa bekerja untuk sindikat kriminal.
Menteri Senior Kamboja yang menangani pemberantasan scam online, Chhay Sinarith, menyampaikan perkembangan tersebut dalam pertemuan dengan perwakilan sekitar 50 misi diplomatik asing dan organisasi internasional di Phnom Penh. Pemerintah menyatakan bahwa operasi besar-besaran terhadap pusat scam telah dilakukan secara sistematis dengan melibatkan berbagai lembaga penegak hukum. Dari ratusan lokasi yang diperiksa, sebagian besar lokasi yang terbukti digunakan untuk aktivitas ilegal kemudian ditindak. Pemerintah juga menyatakan tidak lagi menemukan pusat scam online berskala besar yang masih beroperasi di wilayah Kamboja.
Selain melakukan penutupan lokasi, aparat Kamboja juga mengambil langkah hukum terhadap para tersangka. Hampir 30 ribu orang dari berbagai negara ditahan dalam operasi tersebut, sementara lebih dari 3.400 tersangka dari 29 kewarganegaraan ditempatkan dalam penahanan sambil menunggu proses persidangan. Pemerintah menyebut terdapat pula 15 pejabat tinggi dan aparat penegak hukum yang ikut terseret dalam penindakan. Keterlibatan pejabat menjadi perhatian karena keberadaan jaringan scam dalam skala besar dinilai tidak hanya berkaitan dengan aktivitas kriminal, tetapi juga membutuhkan pengawasan terhadap kemungkinan adanya perlindungan atau keterlibatan pihak tertentu.
Dalam operasi tersebut, pemerintah Kamboja juga menyebut telah menyelamatkan dan mendeportasi 58.266 warga negara asing yang berkaitan dengan aktivitas ilegal di pusat-pusat scam. Sebagian dari mereka diketahui terlibat langsung dalam kegiatan penipuan online, sedangkan lainnya menjadi bagian dari persoalan perdagangan manusia yang terjadi di balik industri tersebut. Para pekerja dari berbagai negara sebelumnya direkrut dengan tawaran pekerjaan yang menjanjikan, tetapi kemudian sebagian mengalami kondisi kerja yang buruk dan tidak dapat meninggalkan lokasi. Penanganan terhadap korban perdagangan manusia menjadi persoalan penting yang harus berjalan bersamaan dengan proses penegakan hukum terhadap pelaku.
Pemerintah Kamboja juga mengakui bahwa kelompok kriminal mulai mengubah cara mereka beroperasi setelah pusat-pusat scam berukuran besar mendapat tekanan. Aktivitas penipuan disebut mulai berpindah ke lokasi yang lebih kecil dan tersebar, seperti rumah kontrakan, kondominium, guest house, kendaraan, hingga kedai kopi. Perubahan pola tersebut membuat aparat menghadapi tantangan baru karena kegiatan kriminal tidak lagi mudah dikenali melalui keberadaan kompleks besar yang menampung banyak pekerja. Penegakan hukum pun harus menyesuaikan strategi agar jaringan yang berpindah ke lokasi-lokasi kecil tidak kembali berkembang menjadi pusat penipuan baru.
Upaya pemberantasan juga diperkuat melalui kebijakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku scam online. Pemerintah Kamboja sebelumnya telah memperkenalkan aturan baru yang memberikan ancaman hukuman berat terhadap aktivitas penipuan berbasis teknologi. Kebijakan tersebut ditujukan untuk memberikan efek jera sekaligus mempersempit ruang gerak jaringan kriminal yang menggunakan wilayah Kamboja sebagai basis operasi. Penegakan hukum terhadap para pelaku utama juga menjadi bagian penting karena penutupan lokasi saja dinilai tidak cukup apabila orang-orang yang mengendalikan jaringan masih dapat menjalankan operasi dari tempat lain.
Dalam beberapa bulan terakhir, Kamboja juga telah mengambil tindakan terhadap sejumlah tokoh yang diduga memiliki peran penting dalam jaringan penipuan transnasional. Salah satunya adalah Chen Zhi, tokoh bisnis kelahiran China yang pernah memimpin Prince Holding Group. Ia diekstradisi ke China setelah sebelumnya dikenai sanksi oleh Amerika Serikat dan Inggris. Otoritas Kamboja juga mengekstradisi Li Xiong ke China pada April 2026. Li disebut pernah memimpin Huione Group dan dituduh memiliki peran dalam jaringan perjudian online serta penipuan transnasional berskala besar.
Meski pemerintah Kamboja menyatakan operasi besar telah berhasil dibongkar, pemberantasan scam online masih menghadapi tantangan. Perpindahan aktivitas ke lokasi yang lebih kecil membuat jaringan kriminal berpotensi tetap menjalankan kegiatan meski pusat-pusat besar telah ditutup. Selain itu, keberadaan korban perdagangan manusia membutuhkan penanganan yang berbeda dari pelaku kriminal karena mereka membutuhkan perlindungan, pemulihan, dan bantuan untuk kembali ke negara asal. Karena itu, keberhasilan operasi tidak hanya ditentukan dari jumlah lokasi yang ditutup atau tersangka yang ditahan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan jaringan tersebut tidak kembali beroperasi.
Kamboja menyatakan penindakan terhadap scam online akan terus dilakukan dan tidak berhenti setelah ratusan lokasi ditutup. Pemerintah juga berencana memperkuat kerja sama internasional untuk menghadapi kejahatan siber yang memiliki jaringan lintas negara. Penanganan masalah tersebut membutuhkan koordinasi karena pelaku, korban, aliran dana, serta infrastruktur teknologi dapat berada di negara yang berbeda. Dengan penutupan ratusan lokasi, penahanan ribuan tersangka, serta pemulangan puluhan ribu warga asing, Kamboja kini berupaya menunjukkan bahwa pemberantasan scam online menjadi salah satu prioritas utama keamanan di negara tersebut.
